Demo BBM Jangan Gegabah Turunkan TNI

Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufiq Kiemas meminta pemerintah tidak gegabah menurunkan TNI untuk menghadapi massa yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Keputusan menerjunkan TNI itu harus dipikirkan secara matang.

Menurut Kiemas, undang-undang menyatakan TNI bisa membantu tugas Polri, namun harus dengan persetujuan DPR. Selain itu, tingkat urgensi di lapangan juga harus dipertimbangkan.

"Ketika segala sesuatunya sudah emergensi yang membawa ke kerusuhan, saya pikir bisa-bisa saja menurunkan TNI. Tapi, untuk menentukan ukuran-ukuran itu memang yang jadi problem disamaratakan," kata Kiemas di Jakarta, Senin 26 Maret 2012.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, mengatakan telah menyiapkan personelnya untuk menghadapi aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Personel itu siap diturunkan jika ada permintaan dari Polri.

"Personel yang saya sediakan sesuai dengan permintaan Polri," ujar Agus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Agus tidak menyebut berapa personel yang dia persiapkan itu. Yang jelas,TNI siap memenuhi berapa pun jumlah yang diminta oleh Polri. "Pokoknya cukup sesuai kebutuhan yang dibutuhkan Polri," kata Agus. "Pokoknya Polri minta di mana kita siapkan."

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah akan mengedepankan personel Polri untuk menghadapi para demonstran. Penanganan aksi juga akan dilakukan dengan cara persuasif. "Polri akan tetap persuasif, yang berpegang kepada pranata sosial dan hukum yang ada. Karena itu jangan sampai ada yang merugikan," kata Djoko.

Untuk pelibatan TNI, tambah dia, hanya diperbantukan jika memang benar-benar dibutuhkan untuk menangani para demonstran. "Aparat TNI hanya disiagakan jika diperlukan. In time of crisis atau in time of needed. Berdasarkan pemberitahuan dari pihak Polri,"